Pertimbangkanlah 168 Judul Skripsi Hukum TERBARU dan Mudah Dikerjakan agar teman teman tidak mengalami kesulitan dalam memilih judul skripsi yang terbaik .
Ada cara mudah agar cepat selesai dalam menyusun skripsi, cara ini sudah dipraktekan teman teman mahasiswa yang lain dan yang menjalankan cara ini lebih mudah dalam mengejakan skripsi.
Cara tersebut adalah mendapatkan sumber referensi skripsi yang ada di SkripsiBagus.Com , karena hanya di website ini terbukti lengkap materi skripsinya dan bisa dicopy paste. Setelah itu pilihlah judul yang ada di sumber skripsi tersebut dengan memilih materi skripsi yang paling mudah teman teman kerjakan agar nantinya setelah disetujui teman teman tidak mengalami kesulitan karena sudah disortir sebelumnya. Itulah tadi menyusun skripsi yang mudah dikerjakan
Sedangkan dibawah ini adalah daftar judul skripsi saja yang bisa teman teman manfaatkan susunan kalimatnya untuk menyampaikan judul yang teman teman maksud.
Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.
Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.
Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Perizinan Penambangan Nikel Berdasarkan Undang-Undang Nomon 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Legal Memorandum Atas Kasus Kepemilikan Hak Cipta Atas Potret Hasil Karya Hewan Terlatih Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan The Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS).
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Alasan Penolakan Bilyet Giro yang Tidak Sesuai dengan Fakta dan Perlindungan bagi Pihak Ketiga Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
Akuisisi Perseroan Terbatas Dihubungkan terhadap Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Tinjauan Normatif Terhadap Pembatasan Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Uang Merugikan Keuangan Negara.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Perjanjian Baku Pemesanan Rumah Susun Dihubungkan Dengan Asas Keseimbangan Bagi Konsumen.
Penerapan Lembaga Trust dan Perlindungan Hukum Terhadap Artis Dalam Hubungan Kontraktual Antara Artis dan Manajemen Terkait Pengelolaan Harta Kekayaan Artis Di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs dan Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelola Domain Dihubungkan Dengan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengakuan Negara Indonesia atas Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional Melalui Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pensertipikatan Tanah Milik Adat.
Pembuktian Yuridis Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Adat yang Baru Dituliskan di Letter C Setelah Pemberi Hibah Meninggal Dunia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Dokter Dihubungkan dengan Peraturan Mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Pada Lembaga Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keseimbangan dan Perlindungan Konsumen).
Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Kearifan Lokal Melalui Jalur Mediasi
Studi Perbandingan Hukum antara Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Indonesia dengan Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Singapura.
Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Akibat Misleading Information Dihubungkan dengan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Kedudukan dan Bentuk Badan Usaha Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) Dalam Praktik Niaga Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota Atas Transaksi Mavrodi Mondial Moneybox (MMM).
Pengalihan Objek dari Debitur ke Pihak ke-3 Tanpa Sepengetahuan Kreditur (Studi Kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung No.005/G/IV/2014/BPSK.Bdg.).
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Traktat Perdamaian (Peace Treaty) Tahun 1947 Antara Italia dan Jerman Berdasarkan Prinsip Jus Cogens Dalam Perspektif Hukum Internasional (Putusan ICJ Nomor 143 Tahun 2012).
Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Terhadap Adanya Penguasaan Tanah dan Bangunan Secara Fisik Oleh Ahli Waris.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Penggunanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Peralihan Harta Waris Kepada Ahli Waris Saat Akan Dilakukan Hubungan Jual-Beli Atas Tanah Waris.
Asas Keseimbangan bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Konsumen.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum bagi Pesertanya Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.
Pengelolaan Pembuangan Limbah Industri dengan Menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam Rangka Mengurangi Pencemaran Laut. In: The 6th NCFB and Doctoral Colloquium Towards a New Indonesia Business Architecture .
Urgensi Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dalam Rangka Menciptakan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
Kepastian Hukum dan Perlindungan para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Alternatif (Mediasi) di Indonesia dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Penegakan Sanksi Pidana dan Administratif dalam Regulasi Perbankan sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Window Dressing
Urgensi Etika dan Budaya Antiplagiat Guna Membangun Integritas dalam Penerapan dan Pengembangan Ilmu Hukum
Execution of the Mediation Agreement Out of Court on the Environmental Conflict. In: International Conference on Environment and Health: Integrating Research Community Outreach and Service Learning
Lembaga Pengawas Tunggal dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan.
Penegakan Hukum dalam Pemaknaan Asas Keadilan dan Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hal Timbulnya Kepailitan Perseroan Terbatas.
Criminal and Administrative Law Enforcement for Business Actors as an Effort to Minimalize Environmental Pollution.
Mediation as Means to Develop Civilized Society and Social Relationship.
Tinjauan Yuridis Yayasan Sebagai Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Dalam Perseroan Terbatas Yang Bertujuan Mencari Keuntungan dan Tanggungjawab Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Atas Tugas Akhir Mahasiswa Melalui Hubungan Kontraktual Antara Dosen dan Mahasiswa Di Fakultas Seni Rupa dan Desain a.
Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.
Prinsip Kehati-hatian dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan yang Sehat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Hubungan Kontrak Perjanjian Penyediaan Jasa Khususnya Bidang Pendidikan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pertanggungjawaban Bank Atas Pendebitan Dana Rekening Nasabah Secara Elektronik Akibat Kesalahan Sistem Bank dan Perlindungan Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Business Opportunity ( Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Business Opportunity).
Tanggung Jawab Bankir Terhadap Rahasia Bank Pada Saat Izin Operasional Bank Berakhir.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat Atas Hak Mendapatkan Pekerjaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
Prospek Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menjadi Subjek Penelitian Medis dan Aspek Pembiayaan Oleh Perusahaan Asuransi.
Tinjauan Yuridis terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa E-Commerce Secara Online Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Perancangan Busana Siap Pakai bagi Masyarakat Urban Kelas Atas dengan Karakter Aktif dan Dinamis.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bank Dari Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime).
Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).
Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.
Pemberlakuan Klausula Buy Back Guarantee dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Pengembang Sehubungan dengan Penyaluran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan. Jurnal Iuridica, 3 (2). pp. 160-181. ISSN 2085-9945
Kejahatan Sistematis dalam Proses Kepailitan Debitur oleh Pihak Bank. Jurnal Iuridica, 4 (1). pp. 58-69. ISSN 2085-9945
Peranan Hukum Guna Mendukung Green Building dalam Menumbuhkan Gerakan Ramah Lingkungan. In: Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu: Inovasi Ramah Lingkungan dalam Memperkuat Karakter Bangsa yang Mandiri, Cerdas Berbudi Luhur, 8 Desember 2012, Jakarta.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Kedudukan Surat Pengangkatan Pegawai Swasta Menurut Perspektif Hukum Jaminan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Baku Dalam Transaksi Penyedia Jasa Pengiriman Yang Dilakukan PT.Citra Van.TIKI (Titipan Kilat) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pengawasan Pemerintah terhadap Perseroan Terbatas dalam Meminimalisir Pencemaran Air Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pertanggung Jawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sebagai Mitra Usaha Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Sebagai Penjamin (Corporate Guarantor) atas Utang Anak Perusahaan dalam Kepailitan.
Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.
Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah.
Peran Polri Dalam Menanggulangi Premanisme Di Karanganyar.
Pertanggungjawaban PT.Pos Indonesia Atas Klaim Terhadap Pengiriman Paket Barang Di Kantor Pos Kota Surakarta.
Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta).
Telaah Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo).
Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan (Studi tentang Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA.Skh).
PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (STUDI KASUS PASAR KLEWER SURAKARTA).
Peran Kepolisian Dan Dinas Pendidikan Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pendekatan Sosiologis Dan Kriminologis Di Kabupaten Karanganyar).
Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor: No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo).
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Putusan No. 109/Pdt.P/2014/PN.SKA). , UMS.
Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008).
Proses Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perjanjian Adat Dalam Transaksi Utang Piutang Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum (Study Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Masyarakat Di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen).
Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta).
Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di POLRESTA Surakarta ).
Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah (studi di kantor notaris dan ppat tangerang, jln. Pemda tigaraksa desa Bojong, kecamatan cikupang kab. Tangerang).
Konsumen Dan Pembiayaan Konsumen: Studi Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PENIPUAN MENGENAI DIRI ISTRI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di ).
Tinjauan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Hibah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta).
PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang).
DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH RESTITUSI ATAU GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/PN.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dengan Terdakwa Umar Arif dkk. dan Saksi Korban Endang SriMaryati).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG RI No. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.
OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM KASUS PERJUDIAN TOGEL(Study Kasus Di Polresta Kota Batu).
EFEKTIFITAS PASAL 24 DAN PASAL 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang).
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 04/Pid.Pra/2009/PN.MALANG TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERADILAN MENGENAI TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PEMBANGUNAN GEDUNG BARUKAMPUS UIN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA ( Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Malang).
ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGHADIRKAN SAKSI VERBALISANT SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN(Studi Putusan Hakim Nomor :104/Pid.B/2008/PN.Bwi).
ASPEK POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKAPENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.
Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi PERADILAN DALAM MENCIPTAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BAIK (DitinjauDari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).
ANALISA PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM AGUNG PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Putusan Hakim Agung Nomor 1133K/Pid/2003 dan Nomor 1698K/Pid/2007).
PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KLARIFIKASI NILAI PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 2 KOTA MALANG.
KAJIAN KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR: 390/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN DAN NOMOR: 316/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT–OBATAN TERLARANG (NARKOTIKA).
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK MENURUT PASAL 11 HURUF A UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU(Studi Di DPC PDIP Dan DPD Partai GOLKAR Kota Malang).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 153 HURUF b UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA KOPERASI DALAM MENEKAN KREDIT MACET (Studi Di Koperasi Mawar Putih Malang).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PARATEEXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) DENGAN CARA PELELANGAN UMUM BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG HAK TANGGUNGAN NO 4 TAHUN 1996(Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang).
PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) PP NO.55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN(Bagi Siswa Muslim Pada Sekolah Kristen Di SD Kristen Sang Timur Malang Dan SD Kristen Petra Malang).
ANALISIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008DALAM PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN(Studi di Pengadilan Negeri Malang).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PEMBERANTASAN JUDI TOTO GELAP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.
KAJIAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 008/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DALAM PASAL 31 UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI(Studi di PJTKI PT Prima Duta Sejati Malang).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi di Kabupaten Jember).
IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT 2 UNDANG- UNDANG NOMOR22 TAHUN 2009 TENTANG KEHARUSAN MENYALAKAN LAMPU PADASIANG HARI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR(Study di Wilayah Hukum Polres Jombang).
PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDARISASI MUTU (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya).
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang).
KENDALA YANG TIMBUL DALAM PROSES RESOSIALISASI BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN DEWASA(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).
TINDAKAN POLISI DALAM MENEGAKKAN PASAL 57 MENGENAI PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(Studi di Kecamatan Kamal Kota Bangkalan).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (Studi Bagian Reskrim di Polresta Malang).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA(Studi di Polres Solo dan Kantor PSSI Jakarta).
TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA(Studi Kasus Perjanjian Kredit Debitur Atas Nama Anis Romlah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Adiyatra, Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang).
UPAYA DISKOPERINDAG DALAM MENDORONG PENDAFTARAN MEREK UKM TAPE DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (Studi Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso).
PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(STUDI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. POL. : SP. SIDIK/ 711/X 2009/ RESKRIM DI POLRESTA MALANG).
HUBUNGAN KONDISI EKONOMI ORANG TUA/WALI MURID TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKn SISWA KELAS IX SMP N 1 GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO.
DASAR PERTIMBANGAN ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA(AKOT) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT PASAL14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajang ).
PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA INDUSTRI DENGAN JAMINAN FIDUSIA(Studi pada PT. BANK JATIM Cabang Malang).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TERPENUHINYA UNSUR KESALAHAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 359 KUHP(DI POLRES KOTA BLITAR).
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 746/ PID.B/ 2008/ PN. KPJ. TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DENGAN TERDAKWA HAKIM BIN YASIR.
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN IKAPI DALAM ADVOKASI BERKENAAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA PERBANYAKAN DAN PENJUALAN BUKU PENDIDIKAN SECARA KOMERSIAL DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT 1 (b) UNDANG-UNDANG NO. 19TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta).
ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI FOTO TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.
UPAYA POLISI DALAM MENEKAN ANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK IKAN(BONDET) BERDASARKAN UNDANG UNDANG DARURAT No.12 TAHUN1951 TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAKjo PASAL 365 KUHP( Studi di Polsek Pasrepan – Pasuruan).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PASAL 106 AYAT (8)TENTANG KEWAJIBAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polresta Malang).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.
PERANAN LPPOM MUI DALAM MENERTIBKAN PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN BERPRODUKSI SECARA HALAL DI INDONESIA(Studi di LPPOM MUI Surabaya).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN/KONTRAKKERJA ANTARA PEMAIN ASING DENGAN PT. AREMA INDONESIA.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN NOMOR : 67/Pid.B/2009/PN. Kd. MnDALAM PERKARA KERUSUHAN ANTAR ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT.
TINJAUAN ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:341/Pid.B/2009/PN MLG MENGENAI TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MASIH DI BAWAH UMUR(Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN K H MAS MANSYUR DI TINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PANTI ASUHAN KH MAS MANSYUR KOTA MALANG).
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN UPAYA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET (STUDI DI PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER).
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERTAMANAN DI DESAGEDANG SEWU KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA(Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang).
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DITINJAU DARI PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK.
IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH(Studi Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA TERJADINYA TINDAK KEKERASAN FISIK PADA MASA PACARAN DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA(Studi pada Satpol PP Kota Pasuruan).
Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Kredit Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta.
Dilema Penyimpanan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) (Studi Kasus Di RUPBASAN Kelas I Surakarta, RUPBASAN Kelas II Wonogiri Dan POLRES Surakarta).
Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Microsoft Antara Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan CV. Trijaya Technology Bizniz.
Peran Laboratorium Forensik Dalam Pengolahan Tkp Dalam Rangka Scientific Crime Investigation.
Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Cara Konsiliasi Di Bpsk Kota Surakarta.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Warisan Oleh Pengadilan Agama Surakarta.
Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Batik Bola ( Studi di Kampoeng Batik Laweyan Sutakarta).
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.
Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta.
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas.
Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
Penerapan Teknik Interogasi Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Boyolali).
Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Di CV. Agung Jaya Di Pekalongan.
Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok.
Ada cara mudah agar cepat selesai dalam menyusun skripsi, cara ini sudah dipraktekan teman teman mahasiswa yang lain dan yang menjalankan cara ini lebih mudah dalam mengejakan skripsi.
Cara tersebut adalah mendapatkan sumber referensi skripsi yang ada di SkripsiBagus.Com , karena hanya di website ini terbukti lengkap materi skripsinya dan bisa dicopy paste. Setelah itu pilihlah judul yang ada di sumber skripsi tersebut dengan memilih materi skripsi yang paling mudah teman teman kerjakan agar nantinya setelah disetujui teman teman tidak mengalami kesulitan karena sudah disortir sebelumnya. Itulah tadi menyusun skripsi yang mudah dikerjakan
Sedangkan dibawah ini adalah daftar judul skripsi saja yang bisa teman teman manfaatkan susunan kalimatnya untuk menyampaikan judul yang teman teman maksud.
Judul Skripsi Hukum TERBARU dan Mudah Dikerjakan
Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.
Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.
Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Perizinan Penambangan Nikel Berdasarkan Undang-Undang Nomon 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Legal Memorandum Atas Kasus Kepemilikan Hak Cipta Atas Potret Hasil Karya Hewan Terlatih Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan The Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS).
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Alasan Penolakan Bilyet Giro yang Tidak Sesuai dengan Fakta dan Perlindungan bagi Pihak Ketiga Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
Akuisisi Perseroan Terbatas Dihubungkan terhadap Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Tinjauan Normatif Terhadap Pembatasan Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Uang Merugikan Keuangan Negara.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Telekonferensi Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Perjanjian Baku Pemesanan Rumah Susun Dihubungkan Dengan Asas Keseimbangan Bagi Konsumen.
Penerapan Lembaga Trust dan Perlindungan Hukum Terhadap Artis Dalam Hubungan Kontraktual Antara Artis dan Manajemen Terkait Pengelolaan Harta Kekayaan Artis Di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Situs dan Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelola Domain Dihubungkan Dengan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengakuan Negara Indonesia atas Pengetahuan Tradisional Mengenai Metode Pengobatan Tradisional Melalui Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pensertipikatan Tanah Milik Adat.
Pembuktian Yuridis Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Adat yang Baru Dituliskan di Letter C Setelah Pemberi Hibah Meninggal Dunia Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Dokter Dihubungkan dengan Peraturan Mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Pada Lembaga Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Asas Keseimbangan dan Perlindungan Konsumen).
Tinjauan Yuridis Kedudukan BUMN Sebagai Entitas Mandiri Badan Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Aset Kekayaan BUMN Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Kearifan Lokal Melalui Jalur Mediasi
Studi Perbandingan Hukum antara Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Indonesia dengan Pengaturan Rumah Susun / Flat Berdasarkan Hukum di Singapura.
Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Akibat Misleading Information Dihubungkan dengan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Kedudukan dan Bentuk Badan Usaha Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) Dalam Praktik Niaga Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Anggota Atas Transaksi Mavrodi Mondial Moneybox (MMM).
Pengalihan Objek dari Debitur ke Pihak ke-3 Tanpa Sepengetahuan Kreditur (Studi Kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung No.005/G/IV/2014/BPSK.Bdg.).
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Traktat Perdamaian (Peace Treaty) Tahun 1947 Antara Italia dan Jerman Berdasarkan Prinsip Jus Cogens Dalam Perspektif Hukum Internasional (Putusan ICJ Nomor 143 Tahun 2012).
Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Terhadap Adanya Penguasaan Tanah dan Bangunan Secara Fisik Oleh Ahli Waris.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility).
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Penggunanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Peralihan Harta Waris Kepada Ahli Waris Saat Akan Dilakukan Hubungan Jual-Beli Atas Tanah Waris.
Asas Keseimbangan bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Konsumen.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum bagi Pesertanya Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara.
Pengelolaan Pembuangan Limbah Industri dengan Menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam Rangka Mengurangi Pencemaran Laut. In: The 6th NCFB and Doctoral Colloquium Towards a New Indonesia Business Architecture .
Urgensi Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dalam Rangka Menciptakan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
Kepastian Hukum dan Perlindungan para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Alternatif (Mediasi) di Indonesia dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Penegakan Sanksi Pidana dan Administratif dalam Regulasi Perbankan sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Window Dressing
Urgensi Etika dan Budaya Antiplagiat Guna Membangun Integritas dalam Penerapan dan Pengembangan Ilmu Hukum
Execution of the Mediation Agreement Out of Court on the Environmental Conflict. In: International Conference on Environment and Health: Integrating Research Community Outreach and Service Learning
Lembaga Pengawas Tunggal dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan.
Penegakan Hukum dalam Pemaknaan Asas Keadilan dan Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hal Timbulnya Kepailitan Perseroan Terbatas.
Criminal and Administrative Law Enforcement for Business Actors as an Effort to Minimalize Environmental Pollution.
Mediation as Means to Develop Civilized Society and Social Relationship.
Tinjauan Yuridis Yayasan Sebagai Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang Saham Mayoritas Dalam Perseroan Terbatas Yang Bertujuan Mencari Keuntungan dan Tanggungjawab Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Atas Tugas Akhir Mahasiswa Melalui Hubungan Kontraktual Antara Dosen dan Mahasiswa Di Fakultas Seni Rupa dan Desain a.
Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.
Prinsip Kehati-hatian dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan yang Sehat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Hubungan Kontrak Perjanjian Penyediaan Jasa Khususnya Bidang Pendidikan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pertanggungjawaban Bank Atas Pendebitan Dana Rekening Nasabah Secara Elektronik Akibat Kesalahan Sistem Bank dan Perlindungan Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Business Opportunity ( Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Business Opportunity).
Tanggung Jawab Bankir Terhadap Rahasia Bank Pada Saat Izin Operasional Bank Berakhir.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat Atas Hak Mendapatkan Pekerjaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
Prospek Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menjadi Subjek Penelitian Medis dan Aspek Pembiayaan Oleh Perusahaan Asuransi.
Tinjauan Yuridis terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan Konstruksi Serta Pertangjawaban Hukum Pemelihara Jasa Konstruksi Atas Ambruknya Jembatan Kutaikartanegara.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa E-Commerce Secara Online Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Perancangan Busana Siap Pakai bagi Masyarakat Urban Kelas Atas dengan Karakter Aktif dan Dinamis.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bank Dari Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime).
Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tinjauan Yuridis Mengenai Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat Oleh Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).
Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.
Pemberlakuan Klausula Buy Back Guarantee dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Pengembang Sehubungan dengan Penyaluran Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan. Jurnal Iuridica, 3 (2). pp. 160-181. ISSN 2085-9945
Kejahatan Sistematis dalam Proses Kepailitan Debitur oleh Pihak Bank. Jurnal Iuridica, 4 (1). pp. 58-69. ISSN 2085-9945
Peranan Hukum Guna Mendukung Green Building dalam Menumbuhkan Gerakan Ramah Lingkungan. In: Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu: Inovasi Ramah Lingkungan dalam Memperkuat Karakter Bangsa yang Mandiri, Cerdas Berbudi Luhur, 8 Desember 2012, Jakarta.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Kedudukan Surat Pengangkatan Pegawai Swasta Menurut Perspektif Hukum Jaminan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Baku Dalam Transaksi Penyedia Jasa Pengiriman Yang Dilakukan PT.Citra Van.TIKI (Titipan Kilat) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pengawasan Pemerintah terhadap Perseroan Terbatas dalam Meminimalisir Pencemaran Air Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pertanggung Jawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sebagai Mitra Usaha Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Sebagai Penjamin (Corporate Guarantor) atas Utang Anak Perusahaan dalam Kepailitan.
Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.
Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah.
Peran Polri Dalam Menanggulangi Premanisme Di Karanganyar.
Pertanggungjawaban PT.Pos Indonesia Atas Klaim Terhadap Pengiriman Paket Barang Di Kantor Pos Kota Surakarta.
Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta).
Telaah Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Persero Pegadaian Cabang Sukoharjo).
Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan (Studi tentang Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA.Skh).
PENYALAHGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN (STUDI KASUS PASAR KLEWER SURAKARTA).
Peran Kepolisian Dan Dinas Pendidikan Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pendekatan Sosiologis Dan Kriminologis Di Kabupaten Karanganyar).
Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor: No. 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo).
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Putusan No. 109/Pdt.P/2014/PN.SKA). , UMS.
Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008).
Proses Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perjanjian Adat Dalam Transaksi Utang Piutang Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum (Study Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Masyarakat Di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen).
Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta).
Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di POLRESTA Surakarta ).
Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah (studi di kantor notaris dan ppat tangerang, jln. Pemda tigaraksa desa Bojong, kecamatan cikupang kab. Tangerang).
Konsumen Dan Pembiayaan Konsumen: Studi Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PENIPUAN MENGENAI DIRI ISTRI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di ).
Tinjauan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Hibah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta).
PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang).
DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH RESTITUSI ATAU GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/PN.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dengan Terdakwa Umar Arif dkk. dan Saksi Korban Endang SriMaryati).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG RI No. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.
OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM KASUS PERJUDIAN TOGEL(Study Kasus Di Polresta Kota Batu).
EFEKTIFITAS PASAL 24 DAN PASAL 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang).
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 04/Pid.Pra/2009/PN.MALANG TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERADILAN MENGENAI TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PEMBANGUNAN GEDUNG BARUKAMPUS UIN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA ( Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Malang).
ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGHADIRKAN SAKSI VERBALISANT SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN(Studi Putusan Hakim Nomor :104/Pid.B/2008/PN.Bwi).
ASPEK POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKAPENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.
Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi PERADILAN DALAM MENCIPTAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BAIK (DitinjauDari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).
ANALISA PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM AGUNG PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Putusan Hakim Agung Nomor 1133K/Pid/2003 dan Nomor 1698K/Pid/2007).
PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KLARIFIKASI NILAI PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 2 KOTA MALANG.
KAJIAN KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR: 390/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN DAN NOMOR: 316/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT–OBATAN TERLARANG (NARKOTIKA).
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK MENURUT PASAL 11 HURUF A UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU(Studi Di DPC PDIP Dan DPD Partai GOLKAR Kota Malang).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 153 HURUF b UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA KOPERASI DALAM MENEKAN KREDIT MACET (Studi Di Koperasi Mawar Putih Malang).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PARATEEXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) DENGAN CARA PELELANGAN UMUM BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG HAK TANGGUNGAN NO 4 TAHUN 1996(Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang).
PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) PP NO.55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN(Bagi Siswa Muslim Pada Sekolah Kristen Di SD Kristen Sang Timur Malang Dan SD Kristen Petra Malang).
ANALISIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008DALAM PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN(Studi di Pengadilan Negeri Malang).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PEMBERANTASAN JUDI TOTO GELAP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.
KAJIAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 008/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DALAM PASAL 31 UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI(Studi di PJTKI PT Prima Duta Sejati Malang).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi di Kabupaten Jember).
IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT 2 UNDANG- UNDANG NOMOR22 TAHUN 2009 TENTANG KEHARUSAN MENYALAKAN LAMPU PADASIANG HARI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR(Study di Wilayah Hukum Polres Jombang).
PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDARISASI MUTU (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya).
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang).
KENDALA YANG TIMBUL DALAM PROSES RESOSIALISASI BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN DEWASA(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).
TINDAKAN POLISI DALAM MENEGAKKAN PASAL 57 MENGENAI PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(Studi di Kecamatan Kamal Kota Bangkalan).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (Studi Bagian Reskrim di Polresta Malang).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA(Studi di Polres Solo dan Kantor PSSI Jakarta).
TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA(Studi Kasus Perjanjian Kredit Debitur Atas Nama Anis Romlah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Adiyatra, Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang).
UPAYA DISKOPERINDAG DALAM MENDORONG PENDAFTARAN MEREK UKM TAPE DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (Studi Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso).
PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(STUDI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. POL. : SP. SIDIK/ 711/X 2009/ RESKRIM DI POLRESTA MALANG).
HUBUNGAN KONDISI EKONOMI ORANG TUA/WALI MURID TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKn SISWA KELAS IX SMP N 1 GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO.
DASAR PERTIMBANGAN ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA(AKOT) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT PASAL14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajang ).
PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA INDUSTRI DENGAN JAMINAN FIDUSIA(Studi pada PT. BANK JATIM Cabang Malang).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TERPENUHINYA UNSUR KESALAHAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 359 KUHP(DI POLRES KOTA BLITAR).
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 746/ PID.B/ 2008/ PN. KPJ. TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DENGAN TERDAKWA HAKIM BIN YASIR.
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN IKAPI DALAM ADVOKASI BERKENAAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA PERBANYAKAN DAN PENJUALAN BUKU PENDIDIKAN SECARA KOMERSIAL DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT 1 (b) UNDANG-UNDANG NO. 19TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta).
ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI FOTO TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.
UPAYA POLISI DALAM MENEKAN ANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK IKAN(BONDET) BERDASARKAN UNDANG UNDANG DARURAT No.12 TAHUN1951 TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAKjo PASAL 365 KUHP( Studi di Polsek Pasrepan – Pasuruan).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PASAL 106 AYAT (8)TENTANG KEWAJIBAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polresta Malang).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.
PERANAN LPPOM MUI DALAM MENERTIBKAN PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN BERPRODUKSI SECARA HALAL DI INDONESIA(Studi di LPPOM MUI Surabaya).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN/KONTRAKKERJA ANTARA PEMAIN ASING DENGAN PT. AREMA INDONESIA.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN NOMOR : 67/Pid.B/2009/PN. Kd. MnDALAM PERKARA KERUSUHAN ANTAR ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT.
TINJAUAN ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:341/Pid.B/2009/PN MLG MENGENAI TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MASIH DI BAWAH UMUR(Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN K H MAS MANSYUR DI TINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PANTI ASUHAN KH MAS MANSYUR KOTA MALANG).
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN UPAYA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET (STUDI DI PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER).
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERTAMANAN DI DESAGEDANG SEWU KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA(Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang).
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DITINJAU DARI PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK.
IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH(Studi Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA TERJADINYA TINDAK KEKERASAN FISIK PADA MASA PACARAN DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan).
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA(Studi pada Satpol PP Kota Pasuruan).
Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Kredit Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta.
Dilema Penyimpanan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) (Studi Kasus Di RUPBASAN Kelas I Surakarta, RUPBASAN Kelas II Wonogiri Dan POLRES Surakarta).
Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Microsoft Antara Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan CV. Trijaya Technology Bizniz.
Peran Laboratorium Forensik Dalam Pengolahan Tkp Dalam Rangka Scientific Crime Investigation.
Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Cara Konsiliasi Di Bpsk Kota Surakarta.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Warisan Oleh Pengadilan Agama Surakarta.
Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Batik Bola ( Studi di Kampoeng Batik Laweyan Sutakarta).
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.
Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta.
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas.
Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
Penerapan Teknik Interogasi Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Boyolali).
Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Wanita Di CV. Agung Jaya Di Pekalongan.
Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok.
Komentar
Posting Komentar