Ada 250 Skripsi Hukum PALING DICARI Tahun Ini yang tentunya skripsi hukum terbaru dan terbaik pilihan saya untuk teman teman saya.
Skripsi Hukum ini sangat menarik buat saya karena dengan ilmu hukum yang kita pelajari maka dapat melindungi diri sendiri dan dapat membantu orang orang yang membutuhkan bantuan hukum .
Oleh karena itu saya ingin sekali membantu teman teman mahasiswa dengan adanya daftar judul skripsi terbaik dibawah ini. Atau teman teman bisa mendapatkan sumber referensi skripsi lengkapa dari SkripsiBagus.Com agar teman teman dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar dan setelah lulus kuliah dapat membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan hukum.
Upaya Penemuan dan Pencarian Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik.
KEBIJAKAN YURIDIS PELANGGARAN PAJAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.
Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ).
PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PENUNTUT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PERAMPASAN BARANG DARI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI TEGAL.
Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Klaten.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA.
Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri).
Analisis Putusan HAkim dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Pekerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.248/Pid.B/2007/PN.Pt PENGADILAN NEGERI PATI DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.
Peran Yayasan Kakak Surakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.
STUDI KOMPARATIF TENTANG PERANAN NORMATIF KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BESERTA PENGAMATAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAANNYA ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo ).
FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN PELAKU TINDAK PIDANA (Sebuah Studi Komparasi Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).
PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN 6 (ENAM) BUAH JAGUNG OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan).
PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA).
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK Di BAWAH UMUR ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO).
PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen ).
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA-PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.
FUNGSI DAN PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Tinjauan Yuridis Empris Fungsi dan Peranan RUPBASAN Kelas I Surakarta).
Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Beserta Implementasinya (Studi Kasus Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH.
PERAN SAKSI AHLI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA.
EFEKTIVITAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH SURAKARTA.
PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen).
PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SURAKARTA.
EFEKTIVITAS PIDANA BERSYARAT TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali).
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).
LEMBAGA EKSAMINASI DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA INDONESIA (Upaya Pengujian Terhadap Putusan Hakimyang Jauh Dari Rasa Keadilan Masyarakat).
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT STUDI KASUS DI LAPAS SLEMAN.
PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polres Sukoharjo).
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN KARTU KREDIT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
KARAKTERISTIK PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN.
CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.
PERAN DAN KEDUDUKAN AHLI PSIKIATRI FORENSIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar).
PROSES PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN NASKAH UJIAN AKHIR NASIONAL SMK PGRI-4 NGAWI TAHUN AJARAN 2006/2007 ( Studi Kasus Perkara Pidana No.197/Pid.B/2007 Di Pengadilan Negeri Ngawi ).
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA TNI di DENPOM IV/ 4 SURAKARTA.
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional).
KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta).
PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang).
DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH RESTITUSI ATAU GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/PN.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dengan Terdakwa Umar Arif dkk. dan Saksi Korban Endang SriMaryati).
PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).
KAJIAN KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR: 390/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN DAN NOMOR: 316/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT–OBATAN TERLARANG (NARKOTIKA).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 153 HURUF b UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang).
PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(STUDI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. POL. : SP. SIDIK/ 711/X 2009/ RESKRIM DI POLRESTA MALANG).
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT PASAL14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajang ).
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 746/ PID.B/ 2008/ PN. KPJ. TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DENGAN TERDAKWA HAKIM BIN YASIR.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DITINJAU DARI PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan).
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENENTUAN YURISDIKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN.
PERAN APARAT DESA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Cangkringan Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk).
PELAKSANAAN WEWENANG LAIN MENURUT PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Lamongan).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO.REG.PERKARA:PDS-03/MALANG/FT.1/12/2009 TINDAK PIDANA KORUPSI.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK MENURUT PASAL 14 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru-Malang).
PERANAN KORBAN DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA CURANMOR (Studi di Wilayah Hukum Polres Jombang).
DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Malang).
PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA(Studi Kasus Penyalahgunaan Barang Bukti Psikotropika di Polresta Malang).
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR357/Pid.B/2009/P.N.BOJONEGORO TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 357/PID.B/2009/P.N.BJN).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN( Studi di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERMOHONAN GRASI OLEH NARAPIDANA SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22TAHUN 2002 TENTANG GRASI( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang ).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM MATERIIL PUTUSAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN TERDAKWA I NYOMAN SUDARMA(Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/83-K/PM.III-12/AD/V/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96K/MIL./2007).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSIPIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PADA KASUS PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR583/PID.B/2009/PN.KPJ).
PENULISAN HUKUM PENGARUH JENIS DAN JUMLAH BARANG BUKTI TERHADAP TUNTUTAN PIDANA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PASAL 82 AYAT (2) HURUF b UNDANGUNDANG NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN MENGENAI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR SEDIAAN FARMASI (Studi Tehadap Kasus H. Achmad Subawono di Polres Sidoarjo).
PELAKSANAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI POLRES BATU.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PEMENUHAN SYARAT FORMIL DAN MATEREIIL DALAM PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KEJAKSAAN NEGERI BATU (Studi Kasus Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Dengan Terdakwa Sulistiono Surat Tuntutan : B-194 / 0.5.44.3 / 2008 ).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN( Studi Di Polres Bondowoso ).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NO. 06 / Pid.B / 2007 PN. PMKS, NO. 307 / Pid / 2007 / PT. SBY, NO.2465 K / PID. SUS / 2007 DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS “CAROK” (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan Madura).
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(Studi Kasus Pencemaran nama baik oleh Luna Maya melalui akun twitter terhadap infotaiment). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH ANAK DI POLRES KABUPATEN BLITAR.
PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA BAGI TERSANGKA YANG DI ANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH( STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).
Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Alat Buktielektronik DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA.
Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.
Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif KUHPerdata dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).
Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata).
Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).
Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.
Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengandilan Negeri Karanganyar) Disusun).
KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
KEPUTUSAN KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG).
PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta).
Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata dalam Perkara Hutang-Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara).
TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (SENGKETA TANAH) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.
STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.
Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.
Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.
Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).
Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.
PT Badan Usaha Nagari Sebagai Wadah Menghadapi Globalisasi Di MInangkabau. In: Seminar Jurusan Perdata Fakultas Hukum Unand, 2007, Padang.
ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang).
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK.
Kekuatan Bukti Tertulis yang Dibantah dalam Perkara Perdata No. 40/PDT.G/ 2001 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP SUKU CANIAGO DI KECAMATAN PADANG UTARA OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II TANJUNG PATI.
PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA (Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau).
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG.
PEMULIHAN HAK ATAS HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN YANG SAH ( KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 46 /PUU-VIII/2010 ).
PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBRISAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.
PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM BERPERKARA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO3 DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1B BUKITTINGGI.
STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/ 2010. Undergraduate thesis, Faculty of Law.
STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). Undergraduate thesis, Faculty of Law.
KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. Undergraduate thesis, Faculty of Law.
Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara).
Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kekuatan Email sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata.
Jatuh Tempo Pembayaran Jasa Perawatan Pesawat Batavia Air oleh Perseroan Terbatas Metro Batavia terhadap Perseroan Terbatas Garuda Maintenance Facility ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Infus Diduga Kadaluwarsa Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pengantar Hukum Waris Perdata Barat. Laros, Sidoarjo. ISBN 979-978-25-6314-8
Tanggung Gugat PT. Indonesia Air Asia atas Tidak Diberikannya E-Gift Voucher kepada Anastasya Akibat Keterlambatan Jadwal Penerbangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Pihak PT. Cawan Mas terhadap Kaka Personil Band Slank atas Pemuatan Foto pada Botol Minuman Keras Produksi Cawan Mas Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelita Propertindo Sejahtera kepada Pembeli Apartemen Palazzo Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Telkomsel atas Pengurangan Kuota Fair Usage dan Bandwidth Flash kepada Pelanggan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pengakuan Ayah Biologis terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Ppa) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Surakarta).
Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Uang Palsu Di Polresta Surakarta.
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Purwodadi Grobogan.
Prinsip Insaniyah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).
Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Surakarta).
Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peran Reserse Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Ngawi).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak di Kabupaten Klaten).
Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Pelaku Dan Korban Anak Di Surakarta.
Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel (Study Kasus Polresta Sukoharjo).
Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Surakarta.
Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo).
Kedudukan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan.
Alat Bukti Petunjuk dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta).
Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta).
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali).
Peranan TI (Teknologi Informasi) Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Studi Kasus Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
Praperadilan Sebagai Fungsi Pengawasan Horizontal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta Dan Pengadilan Negeri Sragen).
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Karya Cipta Lagu Dangdut Di Indonesia (Studi Terhadap Perlindungan Anak Selaku Konsumen Karya Cipta Lagu Dangdut).
Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/Pn.Klt Dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt).
Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Sukoharjo).
Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Yogyakarta).
Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi Yang Dilakukan Sekretaris Daerah Sragen.
Kegunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta).
Pelaksanaan Proses Peradilan Perkara Koneksitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sragen.
Peranan Laboratorium Forensik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang).
Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Studi Kasus di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang.
Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Pemeriksaan Metalurgi (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Cabang Semarang).
Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Upaya Pemulihan (Studi Kasus Di Wilayah Surakarta).
Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta).
Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keberlakuan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten).
Penyelesaian Kasus Tindak Pidanapencurian Melalui Pendekatan Restorative Justice (Study Kasus Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar Dan Polres Sukoharjo).
Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Dan Sukoharjo).
Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian Sepeda Motor.
Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana.
Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikepolisian Resort (Polres) Sukoharjo.
Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali).
Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo).
Peran Dan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Pada Tingkat Penyidikan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Study Kasus di Wilayah Hukum Boyolali).
Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Perkara Oleh Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana.
Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Perum Perhutani Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Rembang ).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana ( Studi Kasus di Polresta Surakarta ).
Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana.
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Indonesia.
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten).
Peran Reserse Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta, Polres Sragen Dan Polres Sukoharjo).
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).
Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidanaberdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri).
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.
Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg).
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Brebes.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali.
Sinkronisasi Regulasi Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.
Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.
Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta.
Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Surakarta.
Eksistensi Normatif Saksi A De Charge Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 41/Pid.B/2009/Pn.Ska).
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo).
Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Aborsi.
Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana.
Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjiplakan (Plagiat) Karya Tulis Atau Skripsi.
Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Korban Dengan Pelaku Pengemudi Angkutan Umum.
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Dalam Memberikan Pengobatan Bagi Narapidana Narkotika.
Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Grobogan dan Surakarta).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten).
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Carding (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten Dan Pengadilan Negeri Sragen) Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Tinjaun Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Surakarta).
Peranan Pemeriksaan Tempat Kejadia Perkara Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana.
Implementasi Ajaran Agama Islam Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IB B Klaten.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Pengadilan Negeri Sragen.
Penerapan sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberpornografi.
Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Dengan Pelaku Orang Tua Kandung.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.
Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu-Lintas Dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta dan Sragen).
Analisa Putusan Berat Ringannya Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) (Studi Tentang Pengendara Roda Dua Di Surakarta).
Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama Dan Residivis.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).
Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Di Pengadilan Negeri Magetan.
PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).
Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif).
Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Konstelasi Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo).
PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERUSAHAAN ASURANSI (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN ( Studi Kasus di Kantor Keimigrasian Surakarta ).
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENGADILAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).
Penegakan Sanksi Pidana dan Administratif dalam Regulasi Perbankan sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Window Dressing
Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.
Tinjauan Normatif Terhadap Pembatasan Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Uang Merugikan Keuangan Negara.
Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pengaturan Tindak Pidana Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.
Skripsi Hukum ini sangat menarik buat saya karena dengan ilmu hukum yang kita pelajari maka dapat melindungi diri sendiri dan dapat membantu orang orang yang membutuhkan bantuan hukum .
Oleh karena itu saya ingin sekali membantu teman teman mahasiswa dengan adanya daftar judul skripsi terbaik dibawah ini. Atau teman teman bisa mendapatkan sumber referensi skripsi lengkapa dari SkripsiBagus.Com agar teman teman dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar dan setelah lulus kuliah dapat membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan hukum.
Skripsi Hukum PALING DICARI Tahun Ini
Upaya Penemuan dan Pencarian Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik.
KEBIJAKAN YURIDIS PELANGGARAN PAJAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.
Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ).
PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PENUNTUT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PERAMPASAN BARANG DARI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI TEGAL.
Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Klaten.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA.
Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri).
Analisis Putusan HAkim dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Pekerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.248/Pid.B/2007/PN.Pt PENGADILAN NEGERI PATI DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.
Peran Yayasan Kakak Surakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.
STUDI KOMPARATIF TENTANG PERANAN NORMATIF KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BESERTA PENGAMATAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAANNYA ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo ).
FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN PELAKU TINDAK PIDANA (Sebuah Studi Komparasi Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).
PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN 6 (ENAM) BUAH JAGUNG OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan).
PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA).
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK Di BAWAH UMUR ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO).
PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen ).
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA-PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.
FUNGSI DAN PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Tinjauan Yuridis Empris Fungsi dan Peranan RUPBASAN Kelas I Surakarta).
Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Beserta Implementasinya (Studi Kasus Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH.
PERAN SAKSI AHLI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA.
EFEKTIVITAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH SURAKARTA.
PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen).
PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SURAKARTA.
EFEKTIVITAS PIDANA BERSYARAT TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali).
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).
LEMBAGA EKSAMINASI DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA INDONESIA (Upaya Pengujian Terhadap Putusan Hakimyang Jauh Dari Rasa Keadilan Masyarakat).
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT STUDI KASUS DI LAPAS SLEMAN.
PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polres Sukoharjo).
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN KARTU KREDIT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
KARAKTERISTIK PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN.
CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.
PERAN DAN KEDUDUKAN AHLI PSIKIATRI FORENSIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar).
PROSES PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN NASKAH UJIAN AKHIR NASIONAL SMK PGRI-4 NGAWI TAHUN AJARAN 2006/2007 ( Studi Kasus Perkara Pidana No.197/Pid.B/2007 Di Pengadilan Negeri Ngawi ).
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA TNI di DENPOM IV/ 4 SURAKARTA.
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional).
KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta).
PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang).
DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH RESTITUSI ATAU GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/PN.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dengan Terdakwa Umar Arif dkk. dan Saksi Korban Endang SriMaryati).
PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).
KAJIAN KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR: 390/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN DAN NOMOR: 316/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT–OBATAN TERLARANG (NARKOTIKA).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 153 HURUF b UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang).
PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(STUDI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. POL. : SP. SIDIK/ 711/X 2009/ RESKRIM DI POLRESTA MALANG).
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT PASAL14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajang ).
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 746/ PID.B/ 2008/ PN. KPJ. TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DENGAN TERDAKWA HAKIM BIN YASIR.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DITINJAU DARI PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan).
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENENTUAN YURISDIKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN.
PERAN APARAT DESA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Cangkringan Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk).
PELAKSANAAN WEWENANG LAIN MENURUT PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Lamongan).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO.REG.PERKARA:PDS-03/MALANG/FT.1/12/2009 TINDAK PIDANA KORUPSI.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK MENURUT PASAL 14 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru-Malang).
PERANAN KORBAN DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA CURANMOR (Studi di Wilayah Hukum Polres Jombang).
DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Malang).
PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA(Studi Kasus Penyalahgunaan Barang Bukti Psikotropika di Polresta Malang).
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR357/Pid.B/2009/P.N.BOJONEGORO TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 357/PID.B/2009/P.N.BJN).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN( Studi di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERMOHONAN GRASI OLEH NARAPIDANA SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22TAHUN 2002 TENTANG GRASI( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang ).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM MATERIIL PUTUSAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN TERDAKWA I NYOMAN SUDARMA(Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/83-K/PM.III-12/AD/V/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96K/MIL./2007).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSIPIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PADA KASUS PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR583/PID.B/2009/PN.KPJ).
PENULISAN HUKUM PENGARUH JENIS DAN JUMLAH BARANG BUKTI TERHADAP TUNTUTAN PIDANA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PASAL 82 AYAT (2) HURUF b UNDANGUNDANG NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN MENGENAI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR SEDIAAN FARMASI (Studi Tehadap Kasus H. Achmad Subawono di Polres Sidoarjo).
PELAKSANAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI POLRES BATU.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PEMENUHAN SYARAT FORMIL DAN MATEREIIL DALAM PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KEJAKSAAN NEGERI BATU (Studi Kasus Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Dengan Terdakwa Sulistiono Surat Tuntutan : B-194 / 0.5.44.3 / 2008 ).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN( Studi Di Polres Bondowoso ).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NO. 06 / Pid.B / 2007 PN. PMKS, NO. 307 / Pid / 2007 / PT. SBY, NO.2465 K / PID. SUS / 2007 DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS “CAROK” (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan Madura).
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(Studi Kasus Pencemaran nama baik oleh Luna Maya melalui akun twitter terhadap infotaiment). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH ANAK DI POLRES KABUPATEN BLITAR.
PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA BAGI TERSANGKA YANG DI ANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH( STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG).
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).
Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Alat Buktielektronik DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA.
Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.
Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif KUHPerdata dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).
Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata).
Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).
Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.
Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengandilan Negeri Karanganyar) Disusun).
KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
KEPUTUSAN KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG).
PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta).
Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata dalam Perkara Hutang-Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara).
TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (SENGKETA TANAH) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.
STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.
Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.
Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.
Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).
Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).
Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.
PT Badan Usaha Nagari Sebagai Wadah Menghadapi Globalisasi Di MInangkabau. In: Seminar Jurusan Perdata Fakultas Hukum Unand, 2007, Padang.
ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang).
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK.
Kekuatan Bukti Tertulis yang Dibantah dalam Perkara Perdata No. 40/PDT.G/ 2001 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP SUKU CANIAGO DI KECAMATAN PADANG UTARA OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II TANJUNG PATI.
PELAKSANAAN TUGAS JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA TERKAIT UPAYA PEMULIHAN DAN PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA (Jaksa Pengacara Negara Pada Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Riau).
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG.
PEMULIHAN HAK ATAS HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN YANG SAH ( KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 46 /PUU-VIII/2010 ).
PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBRISAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.
PERAN ADVOKAT MEMBERIKAN JASA HUKUM DALAM BERPERKARA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2OO3 DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1B BUKITTINGGI.
STUDI KOMPARASI PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/ 2010. Undergraduate thesis, Faculty of Law.
STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). Undergraduate thesis, Faculty of Law.
KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. Undergraduate thesis, Faculty of Law.
Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertingalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas KBS Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada Perseroan Terbatas ASIP Berdasrkan Kitab Undang0Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara).
Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kekuatan Email sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata.
Jatuh Tempo Pembayaran Jasa Perawatan Pesawat Batavia Air oleh Perseroan Terbatas Metro Batavia terhadap Perseroan Terbatas Garuda Maintenance Facility ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Infus Diduga Kadaluwarsa Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pengantar Hukum Waris Perdata Barat. Laros, Sidoarjo. ISBN 979-978-25-6314-8
Tanggung Gugat PT. Indonesia Air Asia atas Tidak Diberikannya E-Gift Voucher kepada Anastasya Akibat Keterlambatan Jadwal Penerbangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Pihak PT. Cawan Mas terhadap Kaka Personil Band Slank atas Pemuatan Foto pada Botol Minuman Keras Produksi Cawan Mas Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelita Propertindo Sejahtera kepada Pembeli Apartemen Palazzo Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Tanggung Gugat Telkomsel atas Pengurangan Kuota Fair Usage dan Bandwidth Flash kepada Pelanggan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pengakuan Ayah Biologis terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Ppa) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Surakarta).
Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Uang Palsu Di Polresta Surakarta.
Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Purwodadi Grobogan.
Prinsip Insaniyah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).
Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Surakarta).
Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peran Reserse Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Ngawi).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak di Kabupaten Klaten).
Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Pelaku Dan Korban Anak Di Surakarta.
Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel (Study Kasus Polresta Sukoharjo).
Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Surakarta.
Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo).
Kedudukan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan.
Alat Bukti Petunjuk dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta).
Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta).
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali).
Peranan TI (Teknologi Informasi) Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Studi Kasus Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru Di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
Praperadilan Sebagai Fungsi Pengawasan Horizontal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta Dan Pengadilan Negeri Sragen).
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Karya Cipta Lagu Dangdut Di Indonesia (Studi Terhadap Perlindungan Anak Selaku Konsumen Karya Cipta Lagu Dangdut).
Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/Pn.Klt Dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt).
Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Sukoharjo).
Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Yogyakarta).
Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi Yang Dilakukan Sekretaris Daerah Sragen.
Kegunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta).
Pelaksanaan Proses Peradilan Perkara Koneksitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sragen.
Peranan Laboratorium Forensik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang).
Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Studi Kasus di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang.
Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Pemeriksaan Metalurgi (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Cabang Semarang).
Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Upaya Pemulihan (Studi Kasus Di Wilayah Surakarta).
Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta).
Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keberlakuan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten).
Penyelesaian Kasus Tindak Pidanapencurian Melalui Pendekatan Restorative Justice (Study Kasus Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar Dan Polres Sukoharjo).
Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Dan Sukoharjo).
Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian Sepeda Motor.
Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana.
Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikepolisian Resort (Polres) Sukoharjo.
Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali).
Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo).
Peran Dan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Pada Tingkat Penyidikan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Study Kasus di Wilayah Hukum Boyolali).
Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Perkara Oleh Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana.
Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Perum Perhutani Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Rembang ).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana ( Studi Kasus di Polresta Surakarta ).
Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana.
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Indonesia.
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten).
Peran Reserse Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta, Polres Sragen Dan Polres Sukoharjo).
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).
Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidanaberdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri).
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.
Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg).
Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Brebes.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali.
Sinkronisasi Regulasi Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.
Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.
Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta.
Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Surakarta.
Eksistensi Normatif Saksi A De Charge Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 41/Pid.B/2009/Pn.Ska).
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo).
Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Aborsi.
Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana.
Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjiplakan (Plagiat) Karya Tulis Atau Skripsi.
Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Korban Dengan Pelaku Pengemudi Angkutan Umum.
Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Dalam Memberikan Pengobatan Bagi Narapidana Narkotika.
Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Grobogan dan Surakarta).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten).
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Carding (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten Dan Pengadilan Negeri Sragen) Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Tinjaun Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Surakarta).
Peranan Pemeriksaan Tempat Kejadia Perkara Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana.
Implementasi Ajaran Agama Islam Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IB B Klaten.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Pengadilan Negeri Sragen.
Penerapan sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberpornografi.
Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Dengan Pelaku Orang Tua Kandung.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.
Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu-Lintas Dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta dan Sragen).
Analisa Putusan Berat Ringannya Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) (Studi Tentang Pengendara Roda Dua Di Surakarta).
Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama Dan Residivis.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).
Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Di Pengadilan Negeri Magetan.
PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).
Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif).
Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Konstelasi Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo).
PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERUSAHAAN ASURANSI (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN ( Studi Kasus di Kantor Keimigrasian Surakarta ).
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENGADILAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).
Penegakan Sanksi Pidana dan Administratif dalam Regulasi Perbankan sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Window Dressing
Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.
Tinjauan Normatif Terhadap Pembatasan Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Uang Merugikan Keuangan Negara.
Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pengaturan Tindak Pidana Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.
Komentar
Posting Komentar