JURNAL SKRIPSI

73. Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Dalam Putusan Pidana Bersyarat Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah

72. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Korporasi

71. Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Mempekerjakan Seseorang Di Kapal Tanpa Dokumen Yang Dipersyaratkan

70. Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah

69. Analisis Yuridis dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

68. Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah

67. Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi

66. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Korporasi

65. Pertanggungjawaban pidanan pemilik panti asuhan terhadap kekerasan yang dilakukan pada anak

64. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Terhadap Tersangka

63. Analisa Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan

62. Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1554Pid. B2012PN.Mdn)

61. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370Pid.Sus2016PN-Mdn)

60. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (vrijspraak) terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

59. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

58. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

57. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana

56. Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Diajukan Sebagai Alasan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia

55. Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Korban

54. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012 )